Udayanainsight, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya mempercepat proses perizinan bagi tambak udang yang tersebar di wilayah NTB. Upaya ini sejalan dengan pengawasan tata kelola tambak agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah tersebut ditekankan dalam Rapat Konsolidasi Asosiasi Petambak Udang Indonesia (Shrimp Club Indonesia/SCI), yang berlangsung di Mataram, (11/1).
Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, bersama Ketua SCI NTB, Suryadi. Dalam forum ini, berbagai upaya sinkronisasi data izin pertambakan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat menjadi salah satu poin pembahasan utama.
Dukungan pada Blue Ekonomi dan Swasembada Pangan
Pemprov NTB memberikan perhatian khusus pada sektor pertambakan sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo, yakni Blue Ekonomi dan Swasembada Pangan-Makan Bergizi Gratis. Produktivitas tambak udang di NTB akan terus ditingkatkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, yang ditargetkan mencapai 8 persen.
Pemprov NTB mendorong inovasi, kolaborasi, akselerasi, afirmasi, serta keberpihakan untuk memastikan sektor pertambakan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah dan nasional.
Dalam rapat tersebut, Pemprov NTB juga menekankan pentingnya optimalisasi tata kelola tambak udang agar mampu meningkatkan hasil produksi secara berkelanjutan. Data izin pertambakan yang lengkap dan terintegrasi diharapkan dapat menjadi landasan pengambilan kebijakan, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Tambak Udang sebagai Penggerak Ekonomi NTB
Sektor pertambakan udang di NTB terus menunjukkan potensi besar sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Selain berkontribusi terhadap pencapaian swasembada pangan, tambak udang juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat dan mendorong peningkatan kesejahteraan.
Ke depan, Pemprov NTB berkomitmen untuk terus mempermudah proses perizinan, memperkuat pengawasan, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.