Udayanainsight – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) tengah merancang perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna meningkatkan efektivitas birokrasi dan efisiensi anggaran. Rencana ini mencakup penggabungan beberapa dinas serta pengurangan jumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
Rencana Perampingan OPD
Saat ini, terdapat 36 OPD di lingkup Pemprov NTB yang direncanakan akan dirampingkan menjadi 31 OPD. Selain itu, jumlah UPTD yang semula 99 unit kemungkinan akan dikurangi menjadi sekitar 44 hingga 50 unit. Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kinerja birokrasi serta mengurangi beban operasional.
Beberapa OPD yang direncanakan untuk digabung antara lain:
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian, serta Dinas Perdagangan akan dilebur menjadi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Permukiman akan menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Permukiman.
Dinas Pemuda dan Olahraga akan bergabung dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, membentuk Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, sedangkan Dinas Kebudayaan akan berdiri sendiri.
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan akan dilebur ke dalam Dinas Pertanian, Peternakan, dan Tanaman Pangan.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kemungkinan akan digabung dengan Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan.
Di lingkup Sekretariat Daerah, penggabungan juga akan dilakukan, seperti Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) dengan Biro Umum menjadi Biro Umum dan Protokol, serta Biro Administrasi Pembangunan dengan Biro Perekonomian menjadi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
Alasan dan Harapan Pemprov NTB
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menyatakan bahwa langkah perampingan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan mengalokasikan anggaran dengan lebih optimal. Menurutnya, pengurangan OPD akan berdampak positif terhadap penghematan biaya operasional, seperti pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, dan belanja pegawai.
“Kami ingin birokrasi yang lebih ramping tetapi tetap profesional dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi ini memungkinkan kita mengalokasikan lebih banyak anggaran ke sektor pembangunan yang lebih prioritas,” ujar Gubernur Iqbal.
Tanggapan Pengamat dan Masyarakat
Meski diharapkan membawa manfaat, rencana ini menuai beragam tanggapan. Beberapa pengamat kebijakan publik menekankan pentingnya kajian akademik dan empiris sebelum implementasi perampingan OPD. Hal ini untuk memastikan bahwa langkah tersebut benar-benar berdampak positif bagi tata kelola pemerintahan dan tidak justru menimbulkan kendala birokrasi baru.
“Kajian mendalam diperlukan agar tidak ada tumpang tindih tugas dan fungsi antar-OPD yang baru. Selain itu, transisi harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan program dan layanan publik,” ujar seorang pengamat pemerintahan.
Di sisi lain, beberapa pihak mengkhawatirkan dampak perampingan ini terhadap tenaga honorer dan pegawai non-ASN yang selama ini bekerja di OPD yang akan digabung. Pemerintah sendiri belum memberikan pernyataan resmi mengenai nasib tenaga honorer setelah perampingan dilakukan.
Langkah Selanjutnya
Proses perampingan OPD di Pemprov NTB masih dalam tahap pembahasan dan asistensi dengan OPD terkait. Rancangan perubahan ini nantinya akan diajukan sebagai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk dibahas lebih lanjut bersama DPRD NTB. Jika disetujui, implementasi perampingan OPD diharapkan dapat berjalan dalam waktu dekat.
Dengan berbagai pertimbangan yang ada, masyarakat menunggu langkah konkret pemerintah dalam memastikan bahwa perubahan ini benar-benar membawa dampak positif bagi pelayanan publik dan pembangunan di NTB.