Udayanainsight — Pemerintah Kota Mataram menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas jaminan sosial bagi para pekerja. Melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, upaya penguatan perlindungan sosial ditandai dengan peningkatan cakupan signifikan pada tahun 2025.
Berdasarkan data resmi, jumlah pekerja yang telah terlindungi jaminan sosial meningkat dari 67.764 orang pada Januari 2024 menjadi 87.159 orang pada Januari 2025. Kenaikan tersebut mencerminkan lonjakan sebesar 43,37 persen dalam kurun waktu satu tahun.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Rudi Suryawan, menegaskan bahwa perluasan perlindungan ini merupakan bentuk perhatian serius terhadap kondisi pekerja, baik yang berada di sektor formal maupun informal.
“Tahun ini saja pekerja informal jangkauan diperluas menyasar RT, kaling, kader,” ungkap Rudi Suryawan, Kamis (17/7/2025).
Pernyataan ini merujuk pada strategi menyasar kelompok pekerja nonformal seperti Ketua Rukun Tetangga (RT), Kepala Lingkungan (Kaling), dan para kader masyarakat. Langkah ini dinilai sebagai upaya efektif untuk menghadirkan perlindungan sosial secara langsung ke akar rumput.
Pemerintah Kota Mataram, melalui Disnaker, tidak hanya berfokus pada sektor pekerja yang selama ini mendapatkan perhatian utama seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja formal lainnya. Sebaliknya, kini perhatian lebih besar juga diberikan kepada pekerja rentan di sektor informal.
“Ada target kami tahun depan bisa semua cakupan baik pekerja formal maupun informal terlindungi jaminan sosial. Karena tahun ini untuk semua pekerja formal baik ASN dan non ASN sudah terlindungi 100 persen,” imbuhnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan ambisi Pemkot Mataram untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan inklusif. Dengan tercapainya perlindungan 100 persen bagi pekerja formal, fokus kini diarahkan pada penguatan jaminan bagi sektor informal—yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi keluarga di berbagai wilayah kota.
Langkah Disnaker Kota Mataram ini dinilai sebagai bagian dari visi jangka panjang pemerintah daerah dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang berkeadilan, berdaya tahan, dan menjangkau seluruh elemen masyarakat. Perlindungan menyeluruh terhadap pekerja, baik formal maupun informal, dipandang penting untuk memperkuat daya saing daerah sekaligus mewujudkan kesejahteraan berkelanjutan.
Dengan dukungan kebijakan ini, para pekerja di Kota Mataram kini memiliki akses yang lebih luas terhadap perlindungan sosial yang layak—sebuah langkah maju dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan tenaga kerja.