Udayanainsight — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menerima kunjungan kerja Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Abdul Mu’ti, M.Ed, di ruang kerjanya di Kantor Gubernur NTB, Senin (14/7). Pertemuan strategis tersebut membahas penguatan pendidikan kejuruan, khususnya melalui pengembangan SMK Advokasi sebagai upaya konkret menekan angka pengangguran dan kemiskinan di wilayah NTB.
Kunjungan kerja Menteri Dikdasmen ini merupakan lanjutan dari peninjauan lapangan ke sejumlah sekolah di Pulau Sumbawa, yang kemudian dilanjutkan ke Pulau Lombok bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru.
“Kita senang sekali hari ini pak menteri dikdasmen hadir di ntb. Hari ini kami berdiskusi penting dengan pak Menteri mengenai penguatan SMK Advokasi, agar pendidikan kita tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga berkontribusi langsung dalam menurunkan pengangguran dan kemiskinan di NTB,” ujar Miq Iqbal.
Gubernur menegaskan bahwa pengembangan SMK di NTB diarahkan pada sinkronisasi antara kebutuhan pasar dan kompetensi lulusan. Salah satu langkah yang tengah dilakukan adalah pembangunan Skill Centre yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja dan industri masa depan. Tidak hanya sekolah negeri, sekolah swasta juga didorong untuk menjadi bagian dari gerakan vokasi berbasis advokasi tersebut.
“Tidak hanya negeri tetapi juga sekolah advokasi swasta, yang link and match antara pasar dan pendidikan yang dibutuhkan termasuk skill centre juga tadi kita bahas dengan beliau,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan dukungannya terhadap upaya penguatan SMK yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB. Ia menyatakan bahwa inisiatif tersebut sejalan dengan kebijakan nasional, termasuk rencana penerapan model SMK 4 Tahun.
“Rencana pengembangan SMK yang dirancang gubernur sejalan dengan apa yang menjadi kebijakan kami di tingkat nasional. Kami nanti akan ada SMK yang 4 tahun yang 1 tahun terakhir itu mereka akan disiapkan untuk masuk dunia kerja,” jelasnya.
Lebih lanjut, Menteri juga menjelaskan bahwa program pendidikan kejuruan akan diperkuat dengan kolaborasi bersama Balai Latihan Kerja (BLK). Tujuannya, agar lulusan tidak hanya memperoleh ijazah tetapi juga sertifikat keahlian yang diakui oleh industri.
“Kami juga mengembangkan SMK yang bekerja sama dengan BLK sehingga dengan mereka praktik di BLK ini memiliki sertifikasi sehingga mereka punya sertifikat yang sesuai dengan keahlian khusus mereka,” tambahnya.
Di samping itu, Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Dikdasmen juga tengah menyiapkan program inklusif bagi anak-anak putus sekolah karena kendala ekonomi. Untuk tahap awal, program tersebut akan menyasar 1.000 peserta dan direncanakan akan diperluas ke depan.
“Kami ada program SMK untuk mereka yang putus sekolah yang karena kendala ekonomi kami berikan kesempatan untuk belajar, untuk tahap pertama ada 1000 untuk kedepan akan kami tambahkan lagi di tahun-tahun yang akan datang,” ucapnya.
“Dengan cara seperti ini kami berharap SMK ini dapat menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan bisa juga mengurangi pengangguran.” tutupnya.
Pertemuan antara Gubernur NTB dan Menteri Dikdasmen ini memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses pendidikan vokasi yang inklusif, kontekstual, dan berorientasi pada penyerapan tenaga kerja. Hal ini menjadi langkah nyata untuk menjadikan pendidikan sebagai sarana utama dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di Bumi Gora.