Udayanainsight- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan bahwa mitigasi bencana harus menjadi prioritas untuk melindungi keselamatan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas yang merupakan kelompok rentan dalam situasi darurat. Pesan ini disampaikan pada peringatan Hari Disabilitas Internasional sekaligus Hari Jadi Unit Pelayanan Disabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB di Mataram, Rabu (03/12).
“Saya berharap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus melakukan siaga terhadap daerah-daerah yang rawan terjadi bencana. Edukasi mitigasi bencana harus ditingkatkan kepada masyarakat disabilitas,” harap Ummi Dinda.
Ia juga menekankan pentingnya keberadaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di seluruh kabupaten/kota di NTB, mengingat karakteristik wilayah NTB yang rawan bencana. ULD dinilai menjadi layanan vital untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan akses dan perlindungan yang setara dalam kebencanaan.
“Alhamdulillah kita mendapatkan apresiasi dari kementerian karena kita sebagai provinsi yang mengawali berdirinya ULD ini,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, Ir. H. Ahmadi, menyampaikan bahwa pembentukan ULD telah berjalan di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Sumbawa. Pihaknya menargetkan perluasan layanan tersebut ke seluruh kabupaten/kota di NTB.
“Insyaallah tahun depan kita akan membentuk ULD di seluruh kabupaten kota lain di NTB,” jelasnya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga terus memperkuat layanan inklusif melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan (SIK), yang digunakan untuk memetakan sebaran masyarakat disabilitas di seluruh wilayah. Data ini dianggap sangat penting karena kelompok disabilitas berada pada risiko lebih tinggi saat terjadi bencana.
“Dengan adanya SIK kita bisa mengetahui lokasi dan titik koordinat mereka. Sehingga jika terjadi bencana maka mereka adalah salah satu yang menjadi prioritas yang dibantu,” ujarnya.
Peringatan Hari Disabilitas Internasional ini kembali menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang inklusif, responsif, dan berkeadilan bagi seluruh kelompok masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.